DPRD: Garda Pengawas Rupiah Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan sekadar lembaga perwakilan, melainkan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat wilayah. Salah satu fungsi fundamental yang diemban DPRD adalah pengawasan anggaran daerah, sebuah peran krusial yang menempatkannya sebagai ‘mata dan telinga’ rakyat terhadap penggunaan dana publik.
Kedudukan Strategis sebagai ‘Check and Balance’
DPRD memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai mekanisme check and balance terhadap pemerintah daerah (eksekutif). Ini memastikan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bersumber dari pajak dan retribusi rakyat, digunakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Tanpa pengawasan ketat DPRD, potensi penyalahgunaan, inefisiensi, atau penyelewengan anggaran akan sangat tinggi.
Mekanisme Pengawasan Berlapis
Pengawasan anggaran oleh DPRD tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan mencakup seluruh siklus anggaran:
- Tahap Perencanaan: DPRD terlibat aktif dalam pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD. Di sini, DPRD memastikan alokasi anggaran realistis, berpihak pada kepentingan publik, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.
- Tahap Pelaksanaan: Selama APBD berjalan, DPRD memantau realisasi program dan proyek yang didanai. Melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, dan hak-hak pengawasan (seperti interpelasi atau angket), DPRD memastikan dana digunakan sesuai peruntukan dan memberikan dampak positif.
- Tahap Pertanggungjawaban: Pada akhir tahun anggaran, DPRD mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPJ APBD) dari pemerintah daerah. Ini untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi, serta mendeteksi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian laporan.
Menjaga Amanah untuk Kesejahteraan Rakyat
Melalui fungsi pengawasan anggaran ini, DPRD bertindak sebagai penjaga amanah rakyat. Peran yang efektif dari DPRD adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mendorong pembangunan yang merata, mencegah korupsi, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Keberhasilan pengawasan anggaran oleh DPRD adalah cerminan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.
