Demokrasi Terjebak Transaksi: Harga Suara, Mutu Bangsa
Politik duit, atau politik uang, adalah praktik di mana uang digunakan sebagai alat utama untuk memengaruhi proses dan hasil politik. Ini bisa berupa pembelian suara, donasi kampanye gelap, atau korupsi yang melibatkan pejabat publik. Dampaknya terhadap mutu demokrasi sangat destruktif dan sistemik.
Mengapa Politik Duit Meracuni Demokrasi?
- Mengikis Kedaulatan Rakyat: Ketika suara rakyat dapat dibeli, esensi pemilu sebagai cerminan kehendak bebas warga negara hancur. Pemilih tidak lagi memilih berdasarkan visi, program, atau integritas kandidat, melainkan karena imbalan sesaat. Ini mereduksi hak pilih menjadi komoditas.
- Menyingkirkan Kompetensi: Politik duit menciptakan hambatan besar bagi individu berintegritas dan kompeten yang tidak memiliki modal besar. Arena politik didominasi oleh mereka yang kaya atau didukung oleh kepentingan finansial, bukan oleh mereka yang memiliki kapasitas terbaik untuk melayani publik. Akibatnya, kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik menurun drastis.
- Melanggengkan Korupsi: Politikus yang terpilih karena uang cenderung merasa berhutang budi pada donatur atau kelompok kepentingan. Mereka akan menggunakan kekuasaan untuk membalas budi, misalnya melalui kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu, proyek-proyek fiktif, atau berbagai bentuk korupsi lainnya. Ini menciptakan lingkaran setan korupsi yang sulit diputus.
- Menurunkan Kepercayaan Publik: Ketika masyarakat melihat politik sebagai transaksi uang, bukan sebagai perjuangan gagasan, kepercayaan terhadap institusi demokrasi akan anjlok. Rasa apatis dan sinisme merebak, mengurangi partisipasi warga dalam pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah.
- Melahirkan Kebijakan Berbasis Kepentingan: Kebijakan publik yang seharusnya dirumuskan untuk kesejahteraan umum justru seringkali dibelokkan untuk melayani kepentingan segelintir elite atau korporasi yang menyokong politik duit. Ini menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang semakin parah.
Kesimpulan
Politik duit adalah kanker yang menggerogoti fondasi demokrasi. Ia mengubah demokrasi dari pemerintahan "oleh rakyat, untuk rakyat" menjadi "oleh uang, untuk uang." Untuk memulihkan mutu demokrasi, dibutuhkan komitmen kolektif yang kuat dari semua elemen masyarakat: menolak praktik kotor, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap sendi politik. Tanpa itu, demokrasi kita akan selamanya terjebak dalam transaksi, dengan mutu bangsa sebagai taruhannya.
