Perang Sunyi Tanah Adat: Melawan Cengkeraman Agresi Agraria
Bentrokan agraria adalah fenomena laten yang tak henti menggerus keadilan di banyak wilayah, khususnya di Indonesia. Intinya, ini adalah perebutan hak atas tanah dan sumber daya antara masyarakat adat – penjaga sah yang telah mendiami dan mengelola wilayahnya secara turun-temurun – dengan kekuatan korporasi besar atau proyek-proyek negara yang mengatasnamakan pembangunan.
Akar konflik seringkali bermula dari ekspansi masif industri ekstraktif (tambang), perkebunan monokultur (sawit, akasia), atau proyek infrastruktur, didukung oleh kebijakan yang abai terhadap hak ulayat. Tanah yang secara turun-temurun menjadi sandaran hidup, identitas spiritual, dan sumber kearifan lokal masyarakat adat, tiba-tiba diklaim secara sepihak, seringkali tanpa persetujuan yang adil dan transparan.
Menghadapi ancaman ini, masyarakat adat melancarkan apa yang kerap disebut sebagai "peperangan publik adat". Ini bukan selalu perang bersenjata, melainkan perjuangan multidimensional: dari advokasi hukum di meja hijau, mobilisasi massa di garis depan, ritual adat untuk menjaga batas spiritual, hingga kampanye publik di media sosial. Ini adalah manifestasi dari tekad tak tergoyahkan untuk mempertahankan identitas, budaya, dan keberlanjutan hidup mereka yang terikat erat dengan tanah.
Taruhannya sangat tinggi. Kehilangan tanah berarti hilangnya sumber penghidupan, terkikisnya kearifan lokal, hancurnya ekosistem vital, dan putusnya mata rantai budaya yang telah diwariskan lintas generasi. Tak jarang, para pejuang adat dikriminalisasi, dianggap menghambat investasi, padahal mereka adalah garda terdepan pelestarian lingkungan dan penjaga keanekaragaman hayati.
Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat bukan sekadar isu lokal, melainkan pilar penting bagi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan bangsa. Mendengarkan suara tanah adalah mendengarkan jeritan kehidupan itu sendiri.
